Kasus PWI Gate Berlarut larut, Ini 12 Pernyataan Sikap PWI Jaya

By Achmad Sholeh(Alek) 04 Jun 2024, 17:55:40 WIB Nasional
Kasus PWI Gate Berlarut larut, Ini 12 Pernyataan Sikap PWI Jaya

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Semakin bergulirnya berita tentang Kasus PWI Gate, atas dugaan penyimpangan dana BUMN untuk kegiatan UKW PWI Pusat yang sampai saat ini proses penanganannya masih simpang siur. Bahkan rekomendasi dari DK( Dewan Kehormatan) PWI pusat terkesan tidak diindahkan oleh Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.


Seperti diketahui DK memberikan sanksi Organisasi terhadap Hendri Ch. Bangun berupa Peringatan Keras dan pengembalian uang yang dikuasai secara tidak sah Rp.1,7 milyar. Sementara Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah direkomendasikan dipecat. Keputusan DK didukung Dewan Penasehat (DP) PWI Pusat.

Baca Lainnya :


"Terkait dengan kemelut belakangan ini yang meramaikan berita di berbagai media tentang adanya kasus dugaan Penyimpangan dana BUMN untuk kegiatan UKW PWI Pusat, jujur  kenyamanan kami merasa berkurang, PWI Jaya yang baru saja melaksanakan  konferprov pengurus dan telah di sahkan SK dari PWI pusat banyak mendapat pertanyaan dari para stakeholder maupun instansi yang selama ini menjadi mitra," ujar Ketua terpilih PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, dalam jumpa pers dikantornya, Selasa,(04/06).


Kesit yang juga komentator sepakbola di stasiun televisi menambahkan, apa yang bergejolak di PWI daerah juga dirasakan oleh PWI jaya, banyak dinamika yang berkembang antara pro dan kontra terkait kasus dugaan Penyimpangan dana PWI pusat tersebut, sehingga PWI jaya selaku barometer PWI merasa perlu mengeluarkan pernyataan sikap.


" Menyikapi apa yang terjadi di PWI daerah antara pro dan kontra, PWI jaya sebagai barometer juga merasakan itu, PWI Jaya sendiri berupaya mendorong agar kasus ini segera berakhir selesai agar kedepan bisa berjalan secara kondusif, ini sangat mengganjal dan tidak boleh terjadi dan harus segera diselesaikan" tegas Kesit.


Ketua Dewan Penasehat Propinsi, Joni Hardoyo, saat yang sama menyatakan kemelut di PWI pusat harus segera diakhiri karena berpengaruh buruk pada hubungan relasi.


" Saya harapkan kemelut yang ada di PWI pusat segera berakhir, karena implikasinya tidak bagus buat relasi PWI, apapun yang diperbuat, direkayasa tolong selesaikan dengan cara cara yang bermartabat, PWI harus punya intregritas dan Marwah yang bagus, kata Joni.


Mewakili Dewan Kehormatan Profesi(DKP), Irdawati mengatakan, prihatin akan polemik di PWI sampai sampai rekomendasi dari DK PWI Pusat tidak dijalankan oleh Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. PWI pusat katanya harus berbesar jiwa apapun cara penyelesaiannya walaupun pahit demi menyelesaikan kasus tersebut tetap harus dilakukan, sehingga kepercayaan publik kembali positif terhadap PWI.


" Kita sangat prihatin akan polemik di PWI yang sampai saat ini DK keluarkan rekomendasi tidak di jalankan. PWI harus berbesar jiwa harus diselesaikan sehingga tidak berimbas jadi cibiran dimana mana dan menyebabkan jadi runtuh kepercayaan publik," katanya.


Sementara itu Ketua DK PWI Jaya M.Theo Yusuf menegaskan bahwa penyelesaian kasus tersebut harus mengedepankan musyawarah mufakat, sehingga akan menghasilkan solusi yang produktif.


" Musyawarah mufakat lebih baik daripada kita tempuh jalan yang terjal sehingga dikhawatirkan akan terjadi keputusan yang kontraproduktif," tutupnya.








*PERNYATAAN SIKAP PWI DKI JAKARTA*


1. Bahwa Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya) sangat prihatan dan kecewa dengan berita tentang dugaan penyimpangan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari BUMN yang terjadi di PWI Pusat. Berita tersebut telah menyebar dan mengganggu kebersamaan dan kohesi kita sebagai Wartawan yang bergabung dalam organisasi PWI;


2. Bahwa PWI Jaya menekankan integritas dan profesionalisme adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota organisasi. Dengan adanya berita tentang dugaan penyimpangan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari BUMN tersebut mencederai kepercayaan publik dan merusak citra dan marwah PWI sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas dan etika profesi Wartawan;


3. Bahwa dalam rangka upaya memperbaiki situasi demi memulihkan kembali kepercayaan publik, PWI Jaya mendesak PWI Pusat untuk bersikap  transparan dalam penanganan dugaan adanya penyimpangan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari BUMN tersebut. PWI Jaya juga meminta adanya audit independen berbasis forensik terhadap penggunaan dana UKW dari BUMN untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang akan terjadi di masa yang akan datang;


4. Bahwa PWI Jaya mendukung sepenuhnya sikap Dewan Kehormatan PWI Pusat yang telah mengeluarkan rekomendasi tegas untuk dilaksanakan oleh Ketua Umum PWI Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PWI dan Kode Perilaku Wartawan. Namun demikian, PWI Jaya sangat menyayangkan rekomendasi tersebut belum juga dilaksanakan oleh Pengurus PWI Pusat, padahal faktanya cukup jelas dan tegas, ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga (PRT), berbunyi “ Apabila pengurus pusat tidak dapat melaksanakan putusan sanksi maka keputusan dibawa ke rapat pleno pengurus lengkap yang diperluas”. Dengan demikian hal ini memerlukan keseriusan niat baik semua pihak untuk menjaga marwah PWI dengan taat terhadap konstitusi organisasi yang telah disepakati bersama dalam Kongres PWI di Bandung untuk dijunjung tinggi, bukan sebaliknya untuk dicederai; 


5. Bahwa PWI Jaya meminta Ketua Umum PWI Pusat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen terhadap penegakan etika dan transparansi. Penundaan pelaksanaan rekomendasi ini hanya akan memperburuk citra PWI di mata publik dan anggotanya sendiri;


6. Bahwa PWI Jaya sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan internal serta memperketat prosedur pengelolaan dana dan menekankan agar hal ini dilaksanakan semua tingkatan organisasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan setiap dana yang dikelola oleh PWI Pusat dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya;


7. Bahwa PWI Jaya berharap Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PWI Pusat dapat mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kewartawan di Indonesia;


8. Bahwa kami ketahui sejak peristiwa tersebut bergulir dan ditangani oleh DK PWI Pusat, dan terpublikasi secara luas dan massif,  pengurus PWI Jaya banyak mendapatkan pertanyaan dari para mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan tingkat kepercayaan pihak-pihak kepada PWI dalam menyelenggarakan kegiatan bersama;


9. Bahwa kami PWI Jaya mengkhawatirkan mekanisme organisasi yang sudah tertata melalui aturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PD/PRT dan Kode Perilaku PWI, akan menjadi kehilangan makna dan diabaikan oleh para anggota apabila para senior di DK, Dewan Penasihat, dan Pengurus tidak mengikutinya dengan komitmen menegakkan konstitusi organisasi. Hal ini akan terefleksi sebagai sikap anggota terhadap konstitusi organisasi. Kini saatnya kita untuk memberikan contoh kepada para anggota dengan menunjukan tata kelola oragnisasi yang baik sesuai dengan konstitusi organisasi;


10. Bahwa pertanyaan-pertanyaan dari para anggota, calon anggota, dan mitra kerja akan bisa dihadapi dan dijawab oleh para pengurus PWI Jaya apabila berstandar pemahanan kepatuhan kepada PD/PRT dan Kode Perilaku secara konsisten dan tepat;


 11. Bahwa terhadap pemulihan marwah organisasi akan bergantung pada arah sikap Pengurus PWI Pusat dan DK PWI Pusat untuk berkomitmen menyelamatkan organisasi profesi ini ke posisi eksistensial sebagai perkumpulan yang bermartabat, dan benar-benar bermanfaat bagi anggota secara keseluruhan;


12. Bahwa kami PWI Jaya mendesak para senior di PWI Pusat agar secara serius dalam penangangan permasalahan internal di PWI Pusat. Hilangkan sikap-sikap egosektoral untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kembalikan pikiran-pikiran positive kita dengan niat penyelesaian kemelut organisasi dengan mendengarkan suara-suara dari daerah/provinsi, bukan hanya mendengar sikap daerah hanya pada saat kepentingan kongres, demi kepentingan akumulasi suara, melainkan memperlakukan daerah benar-benar sebagai pemilik organisasi. Mari kita bersama-sama mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) hurup (c) Peraturan Dasar (PD), berbunyi : “ Ke dalam, PWI berupaya “ Meningkatkan ketaatan Wartawan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW “.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).




  • Anggota DPD Intsiawati Ayus Puji Kepemimpinan Kepala BP2MI Benny Rhamdani

    🕔06:36:41, 16 Jul 2024
  • Desa Berdjamur PLN UID Jakarta Raya Raih Penghargaan DKJ Award 2024

    🕔15:24:04, 16 Jul 2024
  • Dianggap Ilegal dan Tidak Sah, Hendry Ch Bangun Kecam Keras Keputusan DK yang Memberhentikannya Sebagai Ketum PWI

    🕔22:54:46, 16 Jul 2024
  • AHY Ajak Masyarakat Berantas Mafia Tanah

    🕔21:14:16, 15 Jul 2024
  • Kabidhumas Bersama 5 Kapolres Jajaran Polda Kalteng Terima Penghargaan PWI

    🕔17:37:47, 14 Jul 2024
  • Loading....


    Kanan - Iklan Sidebar

    Temukan juga kami di

    Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.